PMK 28 Tahun 2026: Restitusi PPN Dipercepat Kini Lebih Ketat, Apa Dampaknya bagi Pengusaha? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Bagi banyak perusahaan, terutama yang secara rutin mengalami posisi lebih bayar PPN, fasilitas restitusi dipercepat merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga arus kas usaha. Namun, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026…
Read MorePMK 111 Tahun 2025: Era Baru Pengawasan Pajak Dimulai — Apakah Perusahaan Anda Sudah Siap? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Selama bertahun-tahun, banyak Wajib Pajak menganggap pengawasan pajak identik dengan pemeriksaan pajak. Padahal, sebelum suatu kasus berkembang menjadi pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan. Mulai tahun…
Read MoreCoretax Akan Tidak Dapat Diakses Selama 5–8 Juni 2026: Apa yang Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak dan Perusahaan? Oleh Taxerract Globe Tax Advisory Team Di era administrasi perpajakan yang semakin digital, akses terhadap sistem perpajakan menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis sehari-hari. Mulai dari pembuatan faktur pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT, hingga berbagai layanan administrasi lainnya…
Read MorePP 20 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Apa yang Berubah bagi UMKM? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas ketentuan Pajak Penghasilan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi salah satu kebijakan perpajakan yang paling diperhatikan oleh pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan penggunaan tarif…
Read MoreSetiap perusahaan memiliki risiko perpajakan yang berbeda, tergantung pada jenis usaha, skala bisnis, serta karakteristik transaksinya. Risiko tersebut tidak selalu muncul karena adanya pelanggaran, tetapi juga dapat disebabkan oleh kesalahan administrasi, perbedaan perlakuan fiskal, atau dokumentasi yang kurang memadai. Oleh sebab itu, memahami indikator risiko pajak menjadi langkah penting untuk menjaga kepatuhan sekaligus mengurangi potensi…
Read MoreSetiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Namun, semakin kompleks aktivitas bisnis, semakin besar pula kemungkinan munculnya risiko yang berkaitan dengan pelaporan maupun perhitungan pajak. Kesalahan yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi koreksi fiskal, sanksi administrasi, bahkan sengketa yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, pengendalian risiko…
Read MoreMerger menjadi salah satu strategi yang banyak dipilih perusahaan untuk memperluas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, atau memperkuat daya saing. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat aspek perpajakan yang harus direncanakan dengan baik agar proses penggabungan usaha tidak menimbulkan beban pajak yang tidak terduga. Oleh karena itu, merger dan restrukturisasi pajak sebaiknya berjalan secara bersamaan. Restrukturisasi…
Read MoreMitigasi risiko pajak membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah perpajakan sejak dini, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi risiko sanksi maupun sengketa pajak. Keputusan bisnis yang tepat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan perusahaan mengelola risiko. Salah satu risiko yang sering diabaikan adalah risiko perpajakan. Kesalahan kecil dalam pelaporan, pencatatan, atau penerapan peraturan dapat…
Read MoreDemi Amankan Penerimaan Negara, DJP Dapat Blokir Rekening Penunggak Paja Direktorat Jenderal Pajak kini memiliki wewenang penuh untuk memblokir rekening nasabah yang terbukti menunggak pajak. Tindakan tegas ini dilakukan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan nasional yang sangat vital. Banyak wajib pajak merasa terkejut ketika akses perbankan mereka tiba-tiba dibekukan secara sepihak oleh bank….
Read MoreDirektorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi vital di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas mengumpulkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. DJP Pajak memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunan. Kontribusi pajak mendominasi pendapatan negara, sehingga kinerjanya sangat menentukan keberlangsungan ekonomi. Masyarakat perlu memahami fungsi DJP…
Read More
